Kajian seputar hukum

Mekanisme dalam instrument ketatanegaraan, mengandung arti suatu cara, metode, tekhnik dalam pengisian jabatan. Legal atau tidak suatau pengisian jabatan ditentukan oleh adanya asas legalitas. Bahwa kewenangan yang sah adalah kewenangan yang diberikan oleh hukum (Undang-undang). Mekanisme erat kaitannya dengan prosedur yang mesti ditempuh oleh calon yang akan mengisi jabatan sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-undang.

Istilah mekanisme dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai tekhnik penggunaan mesin, hal kerja mesin; cara kerja suatu organisasi; hal saling bekerja mesin (kalau yang satu bergerak, yang lain turut bergerak). Oleh karena itu defenisi mekanisme identik dengan penjabaran pembagian kekuasan dalam lembaga negara (eksekutif, yudikatif, dan legilatif). Setiap organ kekuasan negara berjalan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang.

Dalam mekanisme Pemberhentian antar waktu melibatkan partai poltik dan badan kehormatan. Partai politik mengusulkan pemberhentian  dengan syarat sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 27 tahun 2009 dan peraturan pemerintah Nomor 16 tahun 2010. Adapun syarat-syarat yang menjadi kewenangan pimpinan partai politik untuk mengusulkan pemberhentian antar waktu antara lain:

a.    Meninggal dunia

b.    Mengundurkan diri

c.    Diberhentikan

d.   Dinyatakan bersalah berdasrkan putusan pengadilan berdasarkan pitusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara lima tahun atau lebih.

e.    Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f.     Diberhentikan seebagai anggota paratai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

g.    Menjadi anggota partai politik lain.

Berdasarkan syarat-syarat yang menjadi alasan bagi pimpinan partai politik untuk mengusulkan pemberhentian terhadap wakilnya yang sedang menjabat di lingkungan DPRD. Secara kronologis mekanisme dari pemberhentian anggota DPRD tersebut sebagai berikut:

1.    Pimpinan partai politik mengusulkan pemberhentian terhadap calon wakilnya kepada pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Gubernur.

2.    Pimpinan DPRD yang telah menerima usulan pemberhentian tersebut, dalam waktu 7 (tujuh) hari menyampaikan usulan pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur melalui bupati/walikota.

3.    Hanya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan pemberhentian anggota DPRD kabhpaten/kota wajib menyampaikan usulan tersebut kepada Gubernur. Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari bupati tidak menyampaikan usulan  pemberhentiam anggota DPRD Kabupaten/Kota pimpinan DPRD Kabupaten/Kota langsung menyampaikan usulan tersebut kepada Gubernur.

4.    Dalam waktu 14 (empat belas) hari, Gubernur sudah harus neresmikan pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Beda halnya yang menjadi syarat bagi badan kehormatan untuk melakukan pengajuan usulan pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota. syarat-syarat yang menjadi kewenangan badan kehormatan untuk mengusulkan pemberhentian antar waktu anggota DPRD kabupaten/kota antara lain:

1.    Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan  tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun.

2.    Tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyal 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah

3.    Tidak lagi memenuhi syarat  sebagai calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum.

Setelah syarat-syarat di atas sebagaimana yang ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010, maka Badan Kehormatan menempuh mekanisme pengusulan pemberhentian antar waktu anggota DPRD kabupaten/kota  sebaga berikut:

1.    Berdasarkan pengaduan dari pimpinan DPRD, masyarakat, dan/atau pemilih, badan kehormatan melakukan penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan badan kehormatan DPRD.

2.    Oleh badan kehormatan keputusan tersebut dilaporkan kepada rapat paripurna.

3.    Setelah sampai di rapat paripurna, dalam waktu 7 (tujuh) hari, pimpinan DPRD menyampaikan keputusan badan kehormatan kepada pimpinan partai poltik yang wakilnya menjabat di DPRD kabupaten/kota.

4.    Sejak diterimanya keputusan badan kehormatan dari DPRD, pimpinan partai politik dalam waktu 30 hari sudah harus menyampaikan kembali usul dan keputusan pemberhentian anggota tersebut kepada pimpinan DPRD. Namun jika partai politik tidak menyampaikan  keputusan dan usul penberhentian anggotanya, pimpinan DPRD dapat langsung meneruskan keputusan badan kehormatan kepada Gubernur melalui bupati/walikota setelah 7 (tujuh) hari berakhirnya batas waktu penyampaian kepada pimpinan partai politik.

5.    Usulan pemberhentian yang telah sampai di tangan Bupati/Walikota, dalam waktu 7 (tujuh) hari sudah harus diteruskan kepada  Gubernur.

6.    Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota paling lama 1.

Pijakan Peraturan Pemerintah

Terbitnya PP No 16/2010 secara tegas memberi wewenang kepada pimpinan parpol untuk mengganti kadernya yang duduk di unsur pimpinan DPRD hasil Pemilu 2009. Wewenang tersebut sangat berpotensi dimanfaatkan oleh pimpinan parpol periode 2010-2015 unsur mengganti kadernya di unsur pimpinan DPRD semaunya. Bisa diganti kapan saja dengan alasan apa saja, bahkan tanpa alasan pun pimpinan DPRD dapat diusulkan untuk diganti atas keinginan pimpinan parpol yang baru.

Hal itu bisa disimak dari makna yang terkandung dalam PP No 16/2010 khususnya pada ketentuan yang mengatur soal penggantian pimpinan DPRD. Pertama, pasal 42 ayat 1 menyebutkan bahwa masa jabatan pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD. Kedua, pasal 42 ayat 2 huruf d menyebutkan bahwa pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena diberhentikan sebagai pimpinan DPRD. Ketiga, pasal 42 ayat 3 huruf b menyebutkan bahwa pimpinan DPRD diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d apabila yang bersangkutan diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pimpinan parpol daerah periode 2010-2015 dengan dalih ketentuan pasal 42 PP No 16/2010 tersebut bisa menggunakan argumentasi yuridis untuk mengganti kadernya yang duduk di unsur pimpinan DPRD sekarang juga. Tinggal prosesnya ditempuh dengan mudah yakni mengusulkan kepada pimpinan DPRD yang isinya “siapa diganti siapa” asal penggantinya juga dari anggota DPRD berasal dari parpol yang sama.

Atas dasar usulan penggantian tersebut selanjutnya Pimpinan DPRD sudah memiliki mekanisme tersendiri untuk memproses penggantian unsur pimpinan DPRD dari parpol yang mengusulkan. Mekanisme seperti itu tertuang dalam PP No 16/2010 dan pasti sudah diadopsi dalam Peraturan DPRD setempat tentang Tata Tertib DPRD.

Nuansa Politis

Begitu mudahnya pemerintah mengeluarkan peraturan yang memberi wewenang penuh kepada pimpinan parpol untuk mengganti kadernya yang duduk di unsur pimpinan DPRD tanpa bisa dibendung dengan portal penghalang apa pun. Adakah nuansa politis dibalik terbitnya PP yang mengatur penggantian pimpinan DPRD semaunya pimpinan parpol.

Jika pimpinan parpol tidak ekstra hati-hati alam menerapkan ketentuan penggantian kadernya yang duduk di unsur pimpinan DPRD itu, dipastikan bakal timbul gejolak politik di internal parpolnya. Gejolak politik yang bisa menjurus pada konflik politik internal itu bisa melanda secara vertikal dan horisontal.

Jika ada pimpinan parpol tingkat provinsi mencoba-coba melakukan penggantian kadernya yang duduk di unsur pimpinan DPRD Provinsi yang bersangkutan, maka kebijakan politik itu bakal di tiru di daerah lain. Secara horisontal langkah serupa bisa ditiru oleh pimpinan parpol di provinsi lainnya. Bahkan secara vertikal juga bakal ditiru oleh pimpinan parpol di tingkat kabupaten/kota di lingkungan provinsi tersebut. Nuansa politis terbitnya ketentuan pasal 42 PP No 16/2010 tersebut bisa dicurigai adanya kesengajaan membiarkan parpol di daerah-daerah disibukkan dengan konflik internal seputar penggantian kadernya di unsur pimpinan DPRD. Dengan disibukkan dengan konflik baru tersebut maka konsentrasi parpol untuk persiapan Pemilu 2014 jadi terganggu bahkan tidak fokus.[5]

---

---