Kajian seputar hukum

Hubungan hukum (rechtbetrekkingen) adalah hubungan antara dua subyek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Hubungan hukum dapat terjadi antara sesama subyek hukum dan antara subyek hukum dengan benda. Hubungan antara sesama subyek hukum dapat terjadi antara orang, orang dengan badan hukum, dan antara sesama badan hukum. Hubungan hukum antara subyek hukum dengan benda berupa hak apa yang dikuasai oleh subyek hukum itu atas benda tersebut, baik benda berwujud, benda bergerak, atau benda tidak bergerak. Dalam Artikelnya (Dewa Gede Ari Yudha Brahmanta) mengatakan hubungan hukum memiliki syarat-syarat yaitu adanya dasar hukum dan adanya pristiwa hukum.

Hubungan antara produsen dengan konsumen dilaksanakan dalam rangka jual beli. Jual beli sesuai Pasal 1457 KUH Perdata adalah suatu perjanjian sebagaimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Dalam pengertian tersebut diatas, terdapat unsur-unsur: perjanjian, penjual dan pembeli, harga, dan barang.

Dalam hubungan langsung antara pelaku usaha dan konsumen terdapat hubungan kontraktual (perjanjian). Jika produk menimbulkan kerugian pada konsumen, maka konsumen dapat meminta ganti kerugian kepada produsen atas dasar tanggung jawab kontraktual (contractual liability). Seiring dengan revolusi industri, transaksi usaha berkembang ke arah hubungan yang tidak langsung melalui suatu distribusi dari pelaku usaha, disalurkan atau didistribusikan kepada agen, lalu ke pengecer baru sampai konsumen. Dalam hubungan ini tidak terdapat hubungan kontraktual (perjanjian) antara produsen dan konsumen.

Akibat hukum akan muncul apabila pelaku usaha tidak menjalankan kewajibannya dengan baik dan konsumen akan melakukan keluhan (complain) apabila hasil yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian pada saat transaksi jual beli yang telah dilakukan. Dalam suatu kontrak atau perjanjian apabila pelaku usaha dapat menyelesaikan kewajibannya dengan baik maka pelaku usaha telah melakukan prestasi, tetapi jika pelaku usaha telah lalai dan tidak dapat menyelesaikan kewajibannya dengan baik maka akan timbul wanprestasi.

Wanprestasi atau cidera janji adalah tidak terlaksananya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati didalam kontrak. Tindakan wanprestasi ini membawa konsekuensi timbulnya hak dari pihak yang dirugikan, menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi atau penggantian. Ada tiga macam bentuk wanprestasi yaitu: wanprestasi tidak memenuhi prestasi, wanprestasi terlambat memenuhi prestasi, dan wanprestasi tidak sempurna memenuhi prestasi.

Pengaturan hukum bagi pelaku usaha dan konsumen agar memberikan kepastian untuk menjaga hak dan kewajiban dalam melaksanakan peran masing-masing, baik sebagai pelaku usaha maupun konsumen serta memberikan keadilan bagi masing-masing pihak.

(Muhamad Erwin, 2013: 53) Mengatakan nilai pertama yang harus di jamin oleh hukum adalah keadilan, pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjamin bahwa dalam mencapai tujuan negara haruslah antara lain berdasarkan keadilan sosial. Keadilan sosial merupakan keadilan yang pelaksanaannya tergantung dari struktur ekonomis, politis, budaya dan ideologis

Begitu juga pengaturan hukum bagi pelaku usaha dan konsumen berfungsi untuk patokan serta harus ditaati oleh pelaku usaha maupun konsumen dalam melaksanakan kewajiban masing-masing serta untuk menjamin hak-hak baik hak pelaku usaha maupun hak konsumen yang telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ataupun perjanjian atau perikatan yang telah masing-masing pihak telah sepakati.

Secara umum dan mendasar hubungan antara produsen (perusahaan penghasil barang dan/atau jasa) dengan konsumen (pemakai akhir dari barang dan/atau jasa untuk diri sendiri atau keluarganya) merupakan hubungan yang terus menerus dan berkesinambungan. Hubungan tersebut terjadi karena keduanya memang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara yang satu dengan yang lain.

Berkaitan dengan hal tersebut, hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen telah terjadi ketika pelaku usaha memberikan janji-janji serta informasi-informasi terkait barang dan/atau jasa, karena sejak saat itulah timbul hak dan kewajiban para pihak, baik pelaku usaha dan konsumen. Hubungan hukum tersebut didasarkan pada Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), dimana pelaku usaha telah sepakat terhadap apa yang dijanjikan pada saat memberikan janji-janji pada sebuah iklan, ataupun selebaran atau brosur, sehingga janji-janji tersebut akan berlaku sebagai undangundang bagi para pihak yang membuatnya. Peristiwa hukum yang terjadi terhadap pelaku usaha dengan konsumen tersebut adalah perdagangan baik barang ataupun jasa.

Surat dakwaan merupakan dasar penuntutan perkara pidana yang dibuat oleh jaksa penuntut umum dan diajukan ke pengadilan dengan adanya surat dakwaan tersebut berarti ruang lingkup pemeriksaan telah dibatasi dan jika dalam pemeriksaan terjadi penyimpangan dari surat dakwaan, maka hakim ketua sidang mempunyai wewenang untuk memberikan teguran kepada jaksa atau penasihat hukum tersangka.

(Martiman Prodjohadimidjojo, 2002: 376) mengatakan Pengertian surat dakwaan yang diberikan oleh Abdul Hakim Nasution adalah bahwa suarat dakwaan adalah suatu surat atau akte yang memuat suatu rumusan dari tindak pidana yang didakwakan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bila ternyata cukup terbukti, terdakwa dapat dijatuhi hukuman.

Tujuan utama surat dakwaan adalah bahwa undang-undang ingin melihat ditetapkannya alasan-alasan yang menjadi dasar tuntutan tindak pidana yang telah dilakukan itu harus dicantumkan dengan sebaik-baiknya. Terdakwa dipersalahkan karena melanggar suatu aturan hukum pidana, pada suatu saat dan tempat tertentu serta dinyatakan pula keadaan-keadaan sewaktu melakukan tindak pidana. Menyebutkan waktu (tempus) dan tempat (locus delictie) serta keadaan menunjukkan kepada dakwaan terhadap peristiwa-peristiwa dan perbuatan-perbuatan tertentu, yang dispesialisasikan dan diindividualisasi. Jadi, contoh perbuatan mencuri, atau penipuan yang konkrit.

Fungsi surat dakwaan dalam sidang pengadilan merupakan landasan dan titik tolak pemeriksaan terdakwa. Berdasarkan rumusan surat dakwaan dibuktikan kesalahan terdakwa. Pemeriksaan sidang tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan.

Ditinjau dari berbagai kepentingan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara pidana, maka fungsi surat dakwaan dapat dikategorikan; bagi pengadilan atau hakim, surat dakwaan merupakan dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan, bagi penuntut umum, surat dakwaan merupakan dasar pembuktian atau analisis yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum, bagi terdakwa atau penasehat hukum, surat dakwaan merupakan dasar mempersiapkan pembelaan.

Kedudukan jaksa sebagai penuntut umum dalam KUHAP semakin dipertegas dalam posisi sebagai instansi yang berwenang sebagai aparat penuntut umum, penuntutan (Pasal 1 butir 7 dan Pasal 137 KUHAP). Dalam posisi sebagai aparat penuntut umum, Pasal 140 ayat (1) KUHAP menegaskan wewenang penuntut umum untuk membuat surat dakwaan tanpa campur tangan instansi lain. Penuntut umum berdiri sendiri dan sempurna (volwaadig) dalam pembuatan surat dakwaan.

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1 butir 7 dan Pasal 137 serta 140 ayat (1) KUHAP, kedudukan penuntut umum dalam pembuatan surat dakwaan dapat dijelaskan; pembuatan surat dakwaan dilakukan secara sempurna dan berdiri sendiri atas wewenang yang diberikan undang-undang kepada penuntut umum, surat Dakwaan adalah unsur pertimbangan hakim. Tujuan dan guna surat dakwaan adalah sebagai berikut atau landasan pemeriksaan perkara didalam sidang pengadilan. Hakim didalam memeriksa suatu perkara tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan, hanya jaksa penuntut umum yang berhak dan berwenang menghadapkan dan mendakwa seseorang yang dianggap melakukan tindak pidana di muka sidang pengadilan.

Surat dakwaan harus memenuhi 2 syarat. KUHAP menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan surat dakwaan yakni syarat formal dan syarat materiil. Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP menyebutkan syarat formal meliputi, surat dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan dari penuntut umum pembuat surat dakwaan, surat dakwaan harus memuat secara lengkap identitas terdakwa yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan.

Selain syarat formal, ditetapkan pula bahwa surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan locus delictie dan tempus delictie, syarat ini disebut syarat materil. Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP menyebutkan syarat materil antara lain uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tempus delictie dan locus delictie dari tindak pidana yang dilakukan, dengan terpenuhinya kedua syarat dalam pembuatan surat dakwaan, maka akan menjadikan perbuatan pidana yang dilakukan tersangka sesuai dengan hasil pemeriksaan penyidikan.

Dalam sistem peradilan pidana pemidaan itu bukanlah merupakan tujuan akhir dan bukan pula merupakan satu - satunya cara untuk mencapai tujuan pidana atau tujuan sistem peradilan pidana. Banyak cara dapat ditempuh, dapat menggunakan hukum pidana maupun dengan cara diluar hukum pidana atau diluar pengadilan. Dilihat dari segi ekonomisnya sistem peradilan pidana disamping tidak efisien, juga pidana penjara yang tidak benar - benar diperlukan semestinya tidak usah diterapkan.

Penegakan hukum dengan sarana Penal merupakan salah satu aspek saja dari usaha masyarakat menanggulangi kejahatan. Disamping itu masih dikenal usaha masyarakat menanggulangi kejahatan melaluisarana Non Penal. Usaha Non Penal dalam menanggulangi kejahatan sangat berkaitan erat dengan usaha Penal. Upaya Non Penal ini dengan sendirinya akan sangat menunjang penyelenggaraan peradilan pidana dalam mencapai tujuannya. Pencegahan atau atau menanggulangi kejahatan harus dilakukan pendekatan integral yaitu antara sarana Penal dan Non Penal.

Menurut M. Hamdan, upaya penaggulangan yang merupakan bagian dari kebijakan sosial pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) yang dapat ditempuh dengan 2 jalur, yaitu, jalur Penal, yaitu dengan menerapkan hukum pidana (criminal law application), jalur Non Penal, yaitu dengan cara; pencegahan tanpa pidana (prevention without punisment), termasuk di dalamnya penerapan sanksi administrative dan sanksi perdata, mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembinaan lewat media massa (influencing views of society on crime and punishment).

Secara sederhana dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “Penal” lebih menitik beratkan pada sifat “repressive” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “Non Penal” lebih menitik beratkan pada sifat “preventif” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Beberapa dekade terakhir berkembang ide-ide perbuatan tanpa pidana, artinya tidak semua tindak pidana menurut undang-undang pidana dijatuhkan pidana, serentetan pendapat dan beberapa hasil penelitian menemukan bahwa pemidanaan tidak memiliki kemanfaatan ataupun tujuan, pemidaan tidak menjadikan lebih baik. Karena itulah perlunya sarana Non Penal diintensifkan dan diefektifkan, disamping beberapa alasan tersebut, juga masih diragukannya atau dipermasalahkannya efektifitas sarana Penal dalam mencapai tujuan politik kriminal.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur Non Penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya Non Penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.

Beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan, jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi semata – mata dengan Penal. Disinilah keterbatasan jalur Penal dan oleh karena itu, harus ditunjang oleh jalur Non Penal. Salah satu jalur Non Penal untuk mengatasi masalah – masalah sosial seperti dikemukakan diatas adalah lewat jalur “kebijakan sosial” (social policy).

Pembinaan dan penggarapan kesehatan jiwa masyarakat memang tidak berarti semata-mata kesehatan rohani/mental, tetapi juga merupakan kesehatan budaya dan nilai-nilai pandangan hidup masyarakat. Ini berarti penggarapan kesehatan masyarakat atau lingkungan sosial yang sehat (sebagai salah satu upaya Non Penal dalam strategi politik kriminal), tidak hanya harus berorientasi pada pendekatan religius tetapi juga berorientasi pada pendekatan identitas budaya nasional.

Dilihat dari sisi upaya Non Penal ini berarti, perlu digali, dikembangkan dan dimanfaatkan seluruh potensi dukungan dan dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk mengektifkan dan mengembangkan “extra legal system” atau “informal and traditional system” yang ada di masyarakat.

Sumber lain itu misalnya, media pers/media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi (dikenal dengan istilah “techno-prevention”) dan pemanfaatan potensi efek-preventif dari aparat penegak hukum. Optimalisasi jalur Non Penal sejalan dengan cita-cita bangsa dan tujuan negara, seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat Pancasila. Segala bentuk pembangunan harus berangkat dari nilai-nilai Pancasila, karena pada hakikatnya pancasila merupakan tonggak konvergensi berbagai gagasan dan pemikiran mengenai dasar falsafah kenegaraan yang didiskusikan secara mendalam oleh para pendiri negara. Pancasila menjadi kesepakatan luhur (modus vivendi) yang kemudian ditetapkan sebagai dasar ideologi negara. Dalam hal ini, upaya Non Penal dalam pencegahan tindak pidana merupakan salah satu aspek cita-cita Pancasila, oleh sebab itu sudah satnya kita mengedepankan upaya Non Penal dalam menanggulangi kejahatan.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu: Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana, benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya, benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana, benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana, benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Berdasarkan pengertiannya (Lilik Mulyadi. 2007: 152) alat bukti adalah alat-alat yang dipergunakan untuk dipakai dalam pengunaan dalil-dalil di muka pengadilan, dimana dengan bukti dapat meyakinkan akan kebenaran suatu dalil. Pembuktian sebagai suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, di ajukan atau dipertahankan sesuatu hukum acara yang berlaku.

Dalam KUHAP, selain istilah alat bukti, juga dikenal istilah barang bukti. Barang bukti adalah barang atau benda yang berhubungan dengan kejahatan. Barang tersebut dapat dikategorikan sebagai barang yang menjadi objek delik dan barang yang dipakai untuk melakukan kejahatan. Termasuk pula dalam kategori barang bukti, yaitu barang hasil kejahatan dan barang yang berhubungan langsung dengan tindak pidana. Barang bukti dalam proses pembuktian sejak dari pemeriksaan di penyidik diperoleh melalui penyitaan dan dengan barang bukti itu, penyidik akan berusaha untuk mencari hubungan/korelasi antara barang bukti dengan tindak pidana yang terjadi yang sedang ditangani oleh penyidik.

Andi Hamzah memberikan definisi barang bukti dalam tulisannya secara istilah yaitu:

Barang mengenai mana delik dilakukan (obyek delik) yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik, misalnya uang negara yang dipakai (hasil korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi itu merupakan barang bukti atau hasil delik.

Perkembangan dan perubahan masyarakat disertai pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi juga berbarengan dengan aspek-aspek negatif yang ditimbulkan oleh kemajuan diberbagai bidang tersebut, yaitu dengan munculnya kejahatan-kejahatan yang baru yang sangat kompleks dan disertai dengan modus operandi yang belum terjamah serta tergapai di KUHP.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tanteng Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan merupakan lex spesialis dari KUHP yang bersifar generalis. Berdasarkan hal tersebut, segala sesuatu persolan hukum yang berkaitan dengan perikanan, akan di dahulukan pengaturan-pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tanteng Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagai pelaksanaan lex spesialis.

Pasal 76 A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyebutkan: Benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri.

Seperti yang diketahui bersama bahwasannya putusan hakim terhadap perkara pidana tidak hanya berisi tentang tindakan terhadap terdakwa saja, namun jika terdapat barang bukti yang digunakan selama proses persidangan, maka putusan tersebut juga memuat mengenai tindakan terhadap barang bukti. Jaksalah yang memiliki peran penuh dalam mengeksekusi barang bukti perkara pidana.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, mengatur hal-hal tertentu yang diharapkan sebagai upaya represif pemerintah untuk mencegah atau menekan terjadinya illegal fishing, diantaranya menampung semua aspek pengelolaan sumber daya ikan dan mampu mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum serta perkembangan teknologi dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan

Langganan: Komentar ( Atom )

Pages

Kajian seputar hukum

Navigation Menu

featured Slider

HUBUNGAN HUKUM PELAKU USAHA DAN KONSUMEN

SURAT DAKWAAN: SYARAT FORMIL DAN MATERIL

UPAYA NON PENAL DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN

BARANG BUKTI DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN

Instagram